by

Plt Sampai Kasus Hukum NA Inkrah, Andi Sudirman Jalankan Pemerintahan di Sulsel

koran.fajar.co.id, MAKASSAR — Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman secara otomatis menjadi plt gubernur. Sudirman akan menjadi pelaksana tugas (plt) hingga kasus Gubernur Nurdin Abdullah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengatakan, Kemendagri yang memiliki wewenang untuk memastikan proses pemerintahan di Sulsel tetap jalan.

“Seperti penetapan Andi Sudirman Sulaiman selaku wakil gubernur Sulsel menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur Sulsel,” ujarnya kepada FAJAR, malam tadi.

Dewan juga masih menunggu proses hukum yang akan segera dijalani Nurdin Abdullah (NA). “Kita harap Beliau (Nurdin, Red) bisa melalui proses hukum dengan baik. Kami juga menunggu dan menerima apapun hasil persidangan nantinya,” katanya.

Ina menuturkan, Nurdin yang tersandung kasus dugaan korupsi, mestinya tak membuat pemerintahan jadi terganggu. Dia optimistis Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman mampu melanjutkan program yang saat ini berjalan.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin mengungkapkan, status plt yang disandang Andi Sudirman akan berlaku selama proses hukum Nurdin masih berjalan.

Kata Darmawangsyah, jika kasus hukum yang dijalani Nurdin telah inkra dan dinyatakan bersalah, dewan segera melakukan pertemuan untuk menggelar sidang paripurna.

“Kita akan gelar sidang paripurna dan tentu berkoordinasi juga dengan Kemendagri untuk membahas teknis pelaksanaan proses penetapan gubernur definitif,” katanya.

Namun untuk sampai ke tahap tersebut, kata kader Partai Gerindra itu, masih butuh waktu. Ini lantaran kasus korupsi yang menimpa Nurdin baru tahap pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi kita harus hormati proses hukum yang dijalani Beliau (Nurdin),” pungkasnya.

Tak Boleh Kosong

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan, sesuai Pasal 65 ayat 3 dan 4 UU No 23 tahun 2014, bila ada kepala daerah ditahan karena terjerat hukum, konsekuensinya wakil kepala daerah menjabat sebagai pelaksana tugas kepala daerah. Sampai ada keputusan pengadilan yang inkrah.

“Kita tetap menghormati azas praduga tak bersalah. Secara otomatis wakil gubernur menjadi plt. Surat sudah diterima atau tidak, persoalan administratif saja. UU sudah mengatur otomatis, karena sedetikpun kepala daerah tak boleh kosong,” ungkap Bahtiar kepada FAJAR, Minggu, 28 Februari.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed