oleh

Kemenkumham Sulsel Sosialisasi Mengenali Pengguna Jasa Notaris

koran.fajar.co.id, MAKASSAR — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan, Harun Sulianto membuka sosialisasi panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan tata cara Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) bagi para notaris  Sulsel di Hotel Gammara, Kamis (4/3/2021).

Harun mengatakan, notaris adalah profesi terhormat. “Untuk itu selalu jaga marwah kehormatan Notaris tersebut dengan mengikuti semua aturan, SOP, dan  kode etik. Patuhilah  peraturan, maka peraturan akan melindungi anda,“ imbuhnya.

Menurut Harun, notaris selaku pihak pelapor dalam melakukan PMPJ dengan mengidentifikasi, verifikasi, dan memantau untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil orang yang bertransaksi.

Pada kesempatan ini, Harun menekankan, setiap notaris harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko. “Lakukan mitigasi bahwa akta yang dibuat tidak potensial terhadap perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata,” terangnya.

Dikatakan Harun, dengan melaporkan terjadinya transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi yang ada, notaris telah  memberikan kontribusi kepada negara dan bangsa untuk cegah  tindak pidana pencucian uang.

Sementara itu, narasumber kegiatan ini, Ina Purwantini Rahayu dan Muhammad Fuad. Keduanya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ina Purwantini menjelaskan, terkait dengan penerapan PMPJ dan pengisian Kuesioner PMPJ. Dalam proses PMPJ dapat dilakukan dengan cara meminta informasi, seperti identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh notaris dan melampirkan dokumen pendukungnya.

PMPJ dilakukan saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa atau pada saat pengguna jasa yang bersangkutan pertama kali menggunakan jasa Notaris, terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta.

“Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, dan notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa,” ungkap Ina Purwantini.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Pengwil  Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulsel Abdul Muis, Ketua Pengda INI Makassar Muhammad Asyik Noor, Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto, dan diikuti 50 orang Notaris yang hadir secara langsung, serta 60 orang Notaris yang mewakili masing-masing Pengda INI  secara virtual. (rls/fajar)

News Feed