oleh

Kanwil Kemenkumham Sulsel Gelar Rakor Ranperda

koran.fajar.co.id, MAKASSAR  — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Sulsel menggelar Rapat Koordinasi terkait Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah di Hotel Mercure, Makassar, Rabu (10/3/2021).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto ketika membuka Rakor Ranperda ini, mengatakan Kanwil terus berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan di Sulsel, salah satunya mendorong kerja sama pembentukan produk hukum daerah .

Kanwil Sulsel telah menandatangani MoU terkait Fasilitasi dan Harmonisasi Ranperda dengan lima Kabupaten yaitu Bulukumba, Enrekang, Palopo, Luwu Utara, dan Bone. “Ini bentuk sinergitas dan kolaborasi terhadap pembentukan produk hukum daerah sehingga berkualitas ,” Kata Harun.

Menurut Harun, selama tahun 2020 ada 48 Ranperda yang telah diharmonisasi. Tiga fasilitasi naskah akademik, satu analisis dan evaluasi, dan 10 konsultasi terkait Ranperda. Sedangkan di Tahun 2021 telah ada empat Rancangan yang telah diharmonisasi.

Sementara itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel, Anggoro Dasananto menjelaskan. tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk menyatukan persepsi antara pemerintah daerah, Sekretariat DPRD Kab/Kota dan kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terkait mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah.

Kegiatan ini dihadiri  24 orang dari bagian hukum dan sekretariat DPRD kab kota se Sulsel. serta satu orang perwakilan biro hukum Pemprov Sulsel.

Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Peraturan Daerah dan Dokumentasi, Andi Alfatah selaku narasumber mengatakan, Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Per-UU-an Adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. (rls/fajar)

News Feed