oleh

Dirut Terminal Bisa Dipidana, Polisi Dalami Gaya Preman Pejabat

koran.fajar.co.id, MAKASSAR — Tindakan bergaya preman yang dipertontonkan Direktur Utama PD Terminal Makassar Metro, AR Sony menjadi atensi kepolisian. Dugaan pelanggaran pidana sementara didalami. Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta) Biringkanaya, Kompol Wayan Wayracana Aryawan mengatakan, aksi pejabat perusahaan daerah yang membawa senjata tajam sudah diterima. Sejauh ini, masih didalami. Pemeriksaan saksi-saksi, kata dia, masih disusun. “Kami sementara mencari saksi-saksi yang terekam dalam video tersebut. Hal ini yang sementara kami dalami. Siapa saja mereka,” katanya. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi, pihaknya kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap direktur PD Terminal itu. Termasuk sejumlah pihak yang juga tampak membawa senjata tajam. “Kami pastikan prosesnya. Masih lidik,” ungkapnya. Apakah ada unsur pidana atau tidak, diakuinya, hal itu akan terekam dalam pemeriksaan saksi dan pejabat. “Kami mau lihat darimana dan alasan apa mereka membawa senjata tajam. Apabila disengaja maka ada unsur pelanggaran,” jelasnya. Terkait tindakan oknum direksi perusda itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menilai, sangat berlebihan. Pejabat publik tak sepantasnya merespons secara berlebihan. Tidak ada tenggang rasa (intoleransi). Harusnya toleran. Ia pun mengaku akan memanggil Arsony untuk mengklarifikasi video viral ini. “Kami akan panggil untuk mendapatkan alasan detailnya,” janjinya. Sementara itu, Kriminolog Unhas, Prof Slamet Sampurno mengatakan, perkara pengancaman yang dilakukan kedua belah pihak merupakan tindak pidana. Kepolisian pun tidak butuh laporan. Kepolisian harus melakukan penyelidikan. “Ini harus dilakukan penyelidikan. Polisi pun harus hati-hati dan tidak boleh dihentikan. Restorative justice tidak bisa diterapkan. Di pidana tidak dikenal kata perdamaian,” katanya. Ia menyebut, pasal yang diterapkan adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Di mana membawa sajam tanpa izin. “Beda halnya jika orang bawa parang ke kebun itu tidak bisa dijerat. Bahkan jika diri terancam dan melakukan pembelaan, tetap tindak pidana. Hanya ada alasan pemaaf dan yang meringankan,” ucapnya. Hal serupa yang diutarakan Pakar Pidana UMI, Prof Hambali Thalib. Ia menyebut aksi pengancaman yang dilakukan kedua belah pihak bisa dijerat pasal berlapis. Yakni UU Kedaruratan dan pasal 335 ayat (1) KUHP. “Kalau tidak bisa dijerat apabila ia gila atau tidak waras. Jika sadar itu adalah tindak pidana,” ucapnya. Ia juga menambahkan, kepolisian juga harus memeriksa kedua belah pihak. Apakah dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan. Apabila terbukti, maka harus diberi pemberatan. “Ini juga harus dibongkar,”pintanya. (*)

Komentar

News Feed