by

Bupati Lutim Budiman, Fokus Perbaikan Perekonomian Masyarakat

koran.fajar.co.id, MAKASSAR  — Bupati Luwu Timur (Lutim) yang baru saja dilantik, Budiman menyatakan, dirinya siap menjalankan tugas sebagai bupati, yang sebelumnya hanya dilantik sebagai Wakil Bupati.

BUPATI LUWU TIMUR, BUDIMAN, SAAT WAWANCARA DENGAN AWAK MEDIA.

“Dulu kita tidak bisa bergerak, karena kapasitas sebagai Wakil Bupati. Karena, sebagai wakil tidak bisa tanda tangan. Sekarang, apa yang telah diprogramkan dan akan di-Perda-kan, sudah bisa dilakukan karena sudah jadi bupati,” jelas Budiman, di sela-sela ramah tamah dengan para relawan dan pendukungnya, di Swiztbell Hotel Panakkukang, Makassar, Senin (5/4/2021) malam.

Sekadar diketahui, pada Pilkada serentak lalu, pasangan calon Bupati-Wakil Bupati, Thoriq Husler-Budiman, keluar sebagai pemenang. Sayangnya, di hari pencoblosan itu, Thoriq Husler meninggal dunia. Sehingga, hanya sendirian Budiman yang dilantik dengan kedudukan sebagai Wakil Bupati. Baru Senin, 5 April ini, dilantik sebagai Bupati Luwu Timur.

Menuru pria yang dikenal sangat dekat dengan wartawan ini, baik ketika masih menjadi Aparat Sipil Negara (ASN), setelah dirinya dilantik jadi Bupati Luwu Timur, untuk program 100 hari ini, terlebih dahulu akan  menyelesaikan pengesahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lutim, sebagai amanat Undang-Undang.

Selanjutnya, akan fokus untuk perbaikan perekonomian masyarakat. “Masyarakat Luwu Timur pada umumnya bekerja sebagai petani, baik itu petani di sawah, petani kebun, maupun petani tambak. Dan mereka itu tinggal di pedesaan,” ungkapnya.

Tentunya, kata Budiman, dengan lebih fokus pada pembangunan pedesaan, maka pondasi pembangunan masyarakat akan tercapai. “Makanya, untuk setiap desa kita anggarkan Rp1 miliar. Itu tidak termasuk dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” terangnya.

Disinggung soal mutasi pejabat, mengingat para Kepala Daerah/Wali Kota yang baru terpilih langsung melakukan mutasi, Budiman menegaskan untuk enam bulan ke depan, tidak dilakukan. ”Jadi, sesuai aturan, tidak boleh melakukan mutasi atau rotasi jabatan dalam enam bulan ke depan. Sekalipun disadari, saat ini di Luwu Timur ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak ada pejabatnya. Ada dinas yang pejabatnya rangkap jabatan,” jelasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed