oleh

Kejari Makassar Selamatkan Rp140 Juta Perjalanan Dinas

koran.fajar.co.id, MAKASSAR  — Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp140.916.100. Uang tersebut dari pengembalian keuangan negara atas pembayaran ganda belanja perjalanan dinas anggota DPRD Kota Makassar tahun anggaran 2018.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Andi Sundari mengatakan, keuangan negara sebesar Rp140.916.100 itu, dikembalikan ke kas negara dan disaksikan oleh pihak Inspektorat Makassar. Jadi ini penggandaan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum Bendara DPRD Kota Makassar, Muh Taufiq.

Harusnya cair satu kali, namun dicairkan dua kali. Pengembalian keuangan negera itu berdasarkan adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019. Dari audit itu banyak temuan, salah satunya anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kota Makassar.

“Setelah ditelusuri, ternyata pembayaran perjalanan dinas anggota dewan terbayar dua kali. Itu ulah dari Muh Taufiq saat menjabat bendahara DPRD kota Makassar, ” ucap Andi Sundari, Jumat (16/4/2021)

Lebih lanjut Andi Sundari menuturkan beberapa temuan inspektorat telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar. Kejaksaan mendorong supaya temuan itu bisa terselesaikan sehingga kerugian daerah bisa dikembalikan.

“Kita pakai formulasi Datun atas kerjasama antara Kejaksaan Negeri Makassar dengan Inspektorat Kota Makassar. Dari situ kemudian diverifikasi, ditemukanlah angka yang belum terselesaikan itu,” ucapnya.

Andi Sundari menyebutkan awalnya temuan Inspektorat itu Rp342.468.600. Tapi kemudian sudah ada diselesaikan setelah diberi waktu oleh BPK RI untuk menyelesaikan temuan itu, diselesaikanlah beberapa jumlahnya.

“Tapi angka yang belum diselesaikan hanya Rp140 juta lebih itu dan menjadi tanggungjawab bendara itu, ” sebut Andi Sundari.

Lanjut Andi Sundari menceritakan, temuan itu tidak ditindaklanjuti oleh Pidsus, karena ada kerjasama dengan tim penyelesaiaan kerugian daerah (TPKD). Kalau temuan BPK itu, tidak boleh serta merta diserahkan untuk dilakukan penyelidikan.

“Ada formulasi yang dibangun Kejaksaan dengan Apik dan ada kerjasama yang sama-sama saling kita hormati. Kemudian kalau hanya angka Rp 140 juta lebih itu, lebih banyak anggaran yang digunakan dari pada kerugian negara, ” tutup Andi Sundari. (edo/mukhlis/fajar)

News Feed