by

Menko Polhukam Diskusi Demokrasi dan Nomokrasi bersama Akademisi di Unhas

-Headline-231 views

FAJARKORAN.ID, MAKASSAR –- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD, SH, berkunjung ke Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam rangka berdialog dan berdiskusi dengan kalangan akademisi. Tema yang diangkat mengenai “Demokrasi dan Nomokrasi: Tantangan Menuju Indonesia Maju”.

Kegiatan berlangsung secara luring terbatas dengan penerapan protokol Covid-19 di Ruang Senat Akademik, Lt. 2 Gedung Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Sabtu (24/4/2021).

Mengawali kegiatan, Rektor Unhas Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., menyambut kedatangan Prof. Mahfud, serta apresiasi atas kunjungan ke Unhas.  Dengan berbagai jabatan dan pengalaman yang dimiliki oleh Prof. Mahfud menjadi perpaduan tepat dan akan sangat matang ketika berbicara dalam ranah mewujudkan demokrasi.

“Banyak hal yang akan dipertanyakam dalam proses demokrasi Indonesia saat ini. Saat ini demokrasi kita terkesan liberal, belum matangnya warga negara dan partai politik, dan semakin banyak oknum yang mencederai demokrasi melalui praktek money politic, oligarki, dan warga yang belum cerdas berpolitik. Kehadiran pak Menteri akan memberikan perspektif untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait demokrasi,” jelas Prof Dwia.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Mahfud dalam paparannya menyampaikan bahwa pilihan atas demokrasi diikuti dengan pilihan nomokrasi (Kedaulatan Hukum). Namun, dalam perjalanan sejarah Indonesia selalu terjadi tolak tarik antara politik dan hukum. Di saat pemerintahan berjalan demokratis, maka hukum berjalan responsif, ketika pemerintahan berjalan otokratis, hukum berjalan konservatif. Olehnya itu, untuk menegakkan supremasi hukum atas politik, kualitas demokrasi harus dibangun.

Lebih lanjut, Prof. Mahfud menambahkan situasi terkini menuntut kesadaran kolektif untuk membangun demokrasi, sekaligus nomokrasi yang saling mengimbangi menuju terwujudnya Indonesia maju. Beliau menegaskan jangan sampai terjadi demokrasi yang tidak dapat dikendalikan sehingga

muncul solusi dalam bentuk hadirnya strongman atau strong institution.

“Hukum saat ini belum efektif, kadang kala aspirasi hukum masyarakat seringkali berbeda dengan penerapan hukum. Misal ada yang seharusnya dihukum tapi tidak dihukum. Demokrasi kita itu ada di persimpangan, kita perlu menguatkannya dan ini membutuhkan keterlibatan semua kalangan masyarakat,” jelas Prof. Mahfud.

News Feed