oleh

Bayar THR, Industri Pariwisata Minta Disubsidi

FAJARKORAN.CO.ID, MAKASSAR — Industri pariwisata paling terdampak pandemi Covid-19. Pengusaha hotel dan restoran berharap kebijakan pemerintah terkait Tunjangan Hari Raya (THR) para pegawainya.

Pembatasan pergerakan manusia, terutama menjelang Idulfitri membuat industri pariwisata benar-benar sulit untuk bisa produktif. Sementara industri ini sangat bergantung pada pergerakan orang. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga berharap pemerintah bisa membantu dengan memberi insentif kepada karyawan hotel dan restoran sebagai pengganti THR. Memang, Anggiat meyakini usulan itu sulit terealisasi. “Tetapi inilah kondisi. Sepertinya hal ini tidak memungkinkan lagi, karena waktu yang sudah mepet terkait pembayaran THR,” ucap Anggiat, Minggu, 25 April. Makanya, General Manager Hotel Claro ini cukup berharap pemerintah melonggarkan aturan wajib membayar THR. Khususnya sektor yang betul-betul terdampak pandemi. “Mudah-mudahan. Kita tunggu arahan pemerintah saja,” imbuhnya. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulsel, Andi Rahmat Manggabarani menuturkan, pemerintah harus melihat sektor mana yang tumbuh dan tidak. Tidak bisa semua sektor disamaratakan wajib membayar THR untuk karyawannya. Seperti sektor perhotelan yang menurutnya masih tiarap. “Pemerintah boleh tetap mewajibkan membayar THR. Tetapi sesuai dengan cashflow yang ada di perusahaan yang terdampak,” sarannya. President Director IMB Group itupun mendukung usulan agar pemerintah membantu memberikan bantuan sosial tunai atau BST pengganti THR. Bisa melalui dana hibah perhotelan yang tidak diperoleh tahun lalu. Selain membantu biaya operasional hotel, juga dapat digunakan untuk membayar THR karyawan. Sekretaris Apindo Sulsel, Yusran Ib Hernald sepakat jika THR dibayar penuh. Ia yakin bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang sedang turun akibat pandemi. Hanya, diharapkannya agar peraturan tersebut tidak dipukul rata kepada semua pengusaha. Menurutnya, ada sektor usaha yang masih terseok-seok, belum menemukan jalan keluar. “Tidak semua pengusaha mendapatkan fasilitas atau insentif dari pemerintah. Contoh perhotelan, apakah harus disamakan kondisinya dengan perusahaan lainnya. Saya rasa harus ada verifikasi usaha yang memberlakukan PP tersebut,” saran dia. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengungkapkan, jangankan untuk membayar THR, menggaji karyawan saja saat ini sudah sulit. Makanya, dia berharap ada aturan khusus atau pengecualian yang diberikan bagi sektor yang benar-benar terdampak, seperti industri hotel dan restoran. Menurutnya, pengusaha juga tidak mungkin berutang untuk membayar THR, karena tidak tahu kapan kondisi pulih kembali. Makanya, dia berharap pemerintah memberikan BST pengganti THR.

Komentar

News Feed