by

Bayar THR, Industri Pariwisata Minta Disubsidi

Bayar Penuh

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menegaskan kepada kalangan pengusaha untuk membayar THR karyawan selambat-selambatnya H-7 Idulfitri. Pembayaran tahun ini harus penuh, tak boleh dicicil. Menurut Ida Fauziyah, pembayaran THR secara penuh akan berdampak positif terhadap perekonomian. Dapat mendorong daya beli masyarakat, khususnya pekerja/buruh. Peningkatan konsumsi akan berimbas pada meningkatnya perputaran ekonomi yang semakin cepat.

“Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun ini pemerintah berkomitmen bahwa THR 2021 harus dibayarkan secara penuh,” tegasnya. Menurutnya, di awal 2021, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif kepada pengusaha untuk memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada pekerja/buruh.

Anggaran Subsidi

Usulan untuk pemberian subsidi pemerintah kepada pengusaha untuk pemberian THR sudah banyak bergulir. Namun, pemerintah belum menyiapkan anggarannya. Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Sulsel, Akharyanto mengatakan, baik Kementerian Tenaga Kerja maupun pemerintah daerah belum bisa memberikan subsidi itu. Sebab, tak ada alokasi anggarannya. “Apalagi kegiatan ini tak terprogram oleh pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya kepada FAJAR, Senin, 26 April. Selain itu, tak ada perlakukan khusus bagi usaha pariwisata. Misalnya saja hotel dan restoran. Semua sama. Wajib membayarkan THR-nya sebelum pelaksanaan Idulfitri. Tak ada lagi pengecualian untuk mencicil seperti tahun lalu. Menurutnya, dalam surat edaran Menaker tentang pembayaran THR, kelonggaran hanya dapat dilakukan jika sudah ada perjanjian antara pekerja dan perusahaan. Kemudian hasil tersebut mesti dilaporkan ke Disnaker setempat. Jika disetujui, perusahaan akan diberikan kelonggaran waktu membayarkan tunjangan. “Normalnya, setiap perusahaan wajib membayarkan THR H-7 sebelum Lebaran. Jika mendapat kebijakan kelonggaran, kita beri waktu sampai H-1,” ungkapnya, kemarin. Dia menegaskan, tak ada pengecualian. Semua perusahaan wajib menjalankan aturan itu. Jika tidak, pihaknya akan menurunkan satgas penindakan dengan ancaman sanksi sampai penutupan usaha. Pihaknya mendengar sudah ada satu perusahaan di wilayah Disnaker Makassar yang dilaporkan terkait masalah THR. “Tetapi ini belum waktunya. Nanti kita lihat H-7 Lebaran. Kalau ada melanggar, tim langsung turun,” tambahnya. (tam/ram)

News Feed