oleh

ANTARA SUAP DAN GRATIFIKASI

       Oleh

 YOPI HAYA

(PEMERHATI KORUPSI)

Masyarakat Sulawesi selatan,  dihebohkan dengan berita sejumlah Pegawai Biro Pembangunan Pemprov Sulsel kompak mengembalikan dana ke Rekening penampungan KPK.

Kabarnya, dana yg dikembalikan itu,  diduga berasal dari pemberian sejumlah kontraktor infrastruktur dengan nilai yang bervariasi.

Kabar itu pula sontak memicu nalar saya untuk mengapresiasi respon cepat dari Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang telah membentuk Dewan Etik yang nantinya bertugas melaksanakan sidang kode etik tentang  ada tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara tersebut.

Sidang etik itu, bukan terkait dengan pengembalian uang kepada KPK, melainkan menggali apakah ASN telah melakukan perbuatan tercela atau bekerja tidak profesional terkait dugaan   penerimaan suap atau gratifikasi dalam upaya memudahkan rekanan mendapatkan proyek infrastruktur.

Bahkan sebelum  sidang etik itu, dikabarkan   Sari Pujiastuti mudur dalam  Jabatannya selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sulawesi Selatan tapi pengunduran diri itu tidak menghalangi Dewan etik memeriksa yang bersangkutan.

Alasanya hasil sidang kode etik, dapat berupa hukuman disiplin berat, semisal pemecatan atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah.

Pengembalian dana itu, diduga kuat sebagai buntut ditetapkan NA, Gubernur Sulsel Non aktif, sebagai tersangka oleh lembaga Rasuah itu, terkait sangkaan menerima suap atau gratifikasi dari pihak swasta yaitu AS.

Lantas pertanyaannya, Bagaimana status hukum oknum ASN yang telah mengembalikan dan menyetor uang ke rekening penampungan KPK, sementara uang itu patut diduga berasal dari suap atau gratifikasi?

Yang saya pahami, bahwa status ASN yang mengembalikan dana kepada KPK, hingga saat ini hanya sebatas saksi dari kasus yang menjerat NA dan ER, AS.

Oleh karena posisi ASN tersebut hanya saksi, maka  KPK perlu melakukan penelitian dan assesment dan sekaligus menentukan apakah uang yang dikembalikan oleh oknum ASN, statusnya berasal  dari suap atau gratifikasi yang diterima dari rekanan.

KPK perlu melakukan penilaian yang cermat atas dana yang dikembalikan, oleh karena implikasi antara  Suap dan Gratifikasi dalam tindak pidana korupsi memiliki akibat hukum yang berbeda.

Komentar

News Feed