by

ANTARA SUAP DAN GRATIFIKASI

Terkait masalah gratifikasi, KPK berwenang untuk menerima dana yang berasal dari gratifikasi dari pihak penyelanggara negara atau ASN,  sebagaimana ketentuan Pasal 16 UUKPK dan dihubungkan ketentuan Pasal 12 C Undang Undang Tindak Pidana Korupsi yang intinya menegaskan bahwa Penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dan selanjutnya penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK, selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Kemudian,  paling lambat  30 ( Tigapuluh) hari kerja, KPK wajib menentukan status gratifikasi, apakah disita oleh negara atau dikembalikan kepada pelapor atau pihak yang menyerahkan dana gratifikasi kepada KPK.

Apabila dalam analisis KPK dana pengembalian itu adalah Gratifikasi yang diterima oleh ASN tersebut dan disetor masih dalam tenggang waktu 30 ( tigapuluh) hari kerja sejak tanggal  ASN menerima gratifikasi,  maka  dana dikembalikan itu akan disetor kepada negara   melalui rekening  Kementerian keuangan, dengan membebaskan pihak pelapor  yang menyerahkan gratifikasi diproses secara hukum,  sebaliknya jika pengembalian itu melampaui batas waktu di atas, maka hal itu telah masuk ranah Tindak Pidana korupsi yang wajib diproses secara hukum.

Selanjutnya, jika dalam analisis KPK bahwa dana yang dikembalikan para ASN  kepada KPK terkategori suap, maka KPK akan menilai apakah KPK berwenang menyidik kasus ini, sesuai ketentuan pasal 11 UUKPK tentang kewenangan KPK menangani kasus korupsi dengan kreteria antara lain, nilainya 1(satu) miliar ke atas.

Sedangkan dana pengembalian yang berasal dari suap tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara  yang tengah ditangani KPK atau perkara NA dkk.

Dalam hal KPK menilai bahwa tidak berwenang melakukan penyidikan atas kasus dugaan suap tersebut, dengan alasan pemberian suap kepada oknum ASN meruapakan perbuatan hukum yang berdiri sendiri dan tak ada kaitan langsung dengan dugaan suap pada perkara NA, maka KPK wajib melimpahkan perkara dugaan suap  tersebut kepada penyidik tindak pidana korupsi baik pada lembaga Kepolisian ataupun Kejaksaan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

News Feed