by

ANTARA SUAP DAN GRATIFIKASI

Pada  pripsipnya,  pengembalian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, tidak menghapus tuntutan pidana, sepanjang tindak pidana suap itu telah selesai dilakukan oleh pemberi suap dan penerima, Hal tersebut diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat 1, pasal 11, 12 a dan Pasal 12 b  Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.

Namun hingga saat ini, Sikap KPK belum jelas terhadap ASN yang mengembalikan dana tersebut, apakah akan melakukan proses hukum terhadap ASN tersebut atau sebaliknya memposisikan ASN terkait hanya sebatas saksi dengan pendirian bahwa ASN itu adalah terkategori Whistleblower atau saksi  yang bukan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi  telah membantu KPK atau penegak hukum untuk memberikan informasi dan kesaksian yang akurat berkaitan dengan pengusutan perkara  NA dan kawan kawan.

Dasar hukum

 Whitsleblower adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 11 tahun 2011.

Kembali menyoal sidang etik yang bakal digelar dalam waktu dekat oleh dewan etik yang dibentuk oleh Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, adalah hal yang mendesak dengan tujuan bukan sekadar memberikan sanksi etik kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran etik, tapi sekaligus sebagai Gate Way bagi Plt Gubernur Sulsel untuk  melakukan pembenahan internal dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang berintigritas dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Penulis sekali lagi memberikan apresiasi yang tinggi atas rencana pelaksanaan sidang etik bagi ASN yang diduga menerima suap atau gratifikasi dari sejumlah rekanan,  tanpa harus menunggu ada tidaknya proses hukum kepada para ASN yang ramai-ramai dan kompak mengembalikan dana pada rekening penampungan KPK.

Makassar 22 Mei 2021.

News Feed