by

FIKP Unhas Tuan Rumah Workshop Haluan Maritim Nasional

FAJARKORAN.ID, MAKASSAR  — Fakultas  Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah Workshop Haluan Maritim Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mengusung tema “Kebijakan Pembangunan Kelautan Indonesia 2025-2045”.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Kongres Nasional Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia ke-11 tahun 2021 berlangsung secara luring terbatas, di Ruang Sidang Lt. 2 FIKP Unhas dan terhubung secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (27/5/2021).

Mengawali kegiatan, Dekan FIKP Unhas Dr. Ir. St. Aisjah Farhum, M.Si., dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dengan melibatkan FIKP dalam kegiatan tersebut. Beliau menambahkan, kegiatan workshop diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi terhadap arah kebijakan pembangunan perikanan Indonesia.

“Unhas akan terus berkomitmen dan berkontribusi dalam mendukung haluan maritim Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan visi misi Unhas yang berbasis benua maritim. Dengan demikian, sudah menjadi tanggung jawab Unhas, utamanya FIKP dalam mendorong berbagai kebijakan kedaulatan kemaritiman Indonesia,” jelas Dr. Aisjah.

Lebih lanjut, Dr. Aisjah menambahkan Unhas sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan tugas pokok dan fungsi tridarma siap bersinergi bersama pemerintah maupun instansi terkait dalam memajukan kemaritiman agar segera terwujud.

Pada kesempatan yang sama, mewakili Plt. Gubernur Sulsel, Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, menjelaskan mengenai posisi strategis kemaritiman Sulsel untuk mendukung arah kebijakan maritim Indonesia. Dirinya menjelaskan, 75% wilayah Sulsel merupakan pesisir dan pantai. Dengan potensi ini, peluang jalur ekonomi global terbuka besar. Sehingga menjadikan posisi Sulsel memiliki peluang dan ketergantungan pada bidang kelautan.

Kegiatan resmi dibuka oleh Prof. Dr. Ir. DEA Dedi Soedharma., Ketua Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia. Dalam sambutannya beliau menyebutkan pada setiap periode pemerintahan, visi pembagunan kemaritiman tetap menjadi perhatian dengan bentuk inisiasi dan strategi yang berbeda-beda.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan salah satunya menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan terpadu jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Olehnya itu, diperlukan fitur perencanaan yang dapat digunakan dalam jangka panjang.

News Feed