by

Rumah UMi Ada di Makassar, Wadah Pelaku Usaha Ultra Mikro Naik Kelas

FAJARKORAN.ID, MAKASSAR — Rumah UMi diresmikan di Makassar. Hadir sebagai wadah untuk pelaku usaha ultra mikro naik kelas.

Rumah UMi (ultra mikro) diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Sulsel, Syaiful dan dihadiri oleh mitra kerja KPPN Makasar I dari Satuan Kerja, Lembaga penyalur UMi dan pihak Perbankan, baik secara daring maupun luring.

Kepala KPPN Makassar I, Saor Silitonga berharap peresmian “Rumah UMi” ini sebagai inovasi aplikatif Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dapat menjadi bagian pengelolaan keuangan negara dalam meningkatkan perekonomian nasional, dengan melahirkan para wirausaha baru.

“Rumah UMi ini hadir sebagai inovasi KPPN Makassar I untuk memberikan informasi tentang UMi, tempat promosi produk UMi sekaligus sebagai etalase produk UMi,” kata Saor, Sabtu, 29 Mei.

Saor menjelaskan, UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp20 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi. Pembiayaan UMi disalurkan melalui LKBB.

Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Sulsel, Syaiful menambahkan, pola penyaluran UMi bisa secara langsung dan tidak langsung. Pola langsung yaitu penyalur menyalurkan pembiayaan secara langsung ke dibitur.

Sedangkan pola tidak langsung penyalur menyalurkan pembiayaan melalului lembaga Linkage (Koperasi dan LKM).

“Mekanisme penyalurannya bisa secara induvidu dan kelompok, mekanisme individu penyalur dapat mengenakan agunan sedangkan mekanisme berkelompok penyalur menerapkan mekanisme tanggung renteng dan tidak boleh mengenakan agunan,” jelasnya.

Syarat yang berhak memperoleh pembiayaan UMI yaitu usaha ultra mikro yang dimiliki oleh WNI dibuktikan dengan NIK elektronik dan tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan pemerintah yang tercatat di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). (tam)

News Feed