by

Unhas dengan Kementerian Perhubangan Gelar Pertemuan Bahas Potensi Kerja Sama

FAJARKORAN.CO.ID, MAKASSAR  — Universitas Hasanuddin (Unhas) dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan RI menyelenggarakan pertemuan, guna membahas beberapa bidang yang dapat dikerjasamakan.

Pertemuan berlangsung secara luring terbatas dengan penerapan protokol Covid-19 secara ketat di Ruang Rapat A, Lt. 4 Gedung Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Kamis (17/6/2021).

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan, Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D menyambut hangat kedatangan perwakilan Kementerian Perhubungan beserta rombongan. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Nasrum menyampaikan Unhas saat ini telah masuk kategori universitas di dunia dalam Times Higher Education (THE) Impact SDGs Ranking 2021.

Salah satu persyaratannya adalah melakukan riset melalui berbagai macam inovasi penelitian. Sehingga, Unhas akan mendukung pengembangan penelitian transportasi yang dilakukan bersama Kementerian Perhubungan.

“Semua pokok-pokok riset yang berkaitan dengan bidang kajian transportasi dapat diaplikasikan bersama. Kita bersinergi menghasilkan penelitian yang berkualitas, sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat dipublikasikan untuk kebermanfaatan kebijakan mengenai permasalahan yang terjadi dimasyarakat,” jelas Prof. Nasrum

Lebih lanjut, Prof. Nasrum menambahkan melalui kerja sama tersebut, diharapkan Unhas dan Kementerian Perhubungan dapat melakukan penelitian berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Litbang Perhubungan, Pandu Yunianto, ATD., M. Eng.Sc., menyampaikan apresiasi atas prestasi Unhas sebagai Word Class University, dan prestasi atas berbagai riset penelitian yang dilakukan.

Dalam hal ini, fokus isu penelitian mengarah pada masalah konektivitas pelayanan transportasi untuk menghubungkan wilayah perairan. Sehingga, dibutuhkan penetapan kebijakan sebagai solusi agar tidak terjadi kekeliruan.

“Yang masih menjadi isu utama adalah masalah savety (keamanan) dari penggunaan transportasi bagi masyarakat, dan kedua adalah  masalah service (pelayanan), masih menjadi perhatian khusus untuk dapat menciptakan rasa nyaman,” jelas Pandu.

Untuk menyediakan pelayanan berkualitas secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan penelitian untuk mengetahui tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pengguna. Maka dari itu, kementerian menugaskan untuk membuat kajian dalam penetapan kebijakan sebagai dasar pertimbangan proses pembangunan, sehingga tidak ada lagi proyek atau pembangunan yang tidak maksimal.

News Feed