by

Dana Bagi Hasil Gas Wajo Anjlok dari Rp 34 Miliar ke Rp 6,5 Miliar

Bupati Wajo Amran Mahmud saat berbicara pada Rapat Koordinasi Khusus Badan Usaha Milik Daerah Minyak dan Gas Bumi di Hotel Santika Premiere, Malang, Jawa Timur, Kamis (1/7/2021).

KORAN.FAJAR.ID, MALANG– Bupati Wajo Amran Mahmud mengeluhkan anjloknya Dana Bagi Hasil energi gas. Padahal energi gas merupakan salah satu sumber andalan pendapatan Pemerintah Kabupaten Wajo selama puluhan tahun terakhir.

“Sejak 1970 dieksplorasi gas kami, sampai saat ini hanya menikmati DBH (dana bagi basil). Itupun sudah anjlok. Pada 2019 lalu masih sempat kami terima kurang lebih Rp34 miliar. 2020 anjlok hanya Rp6,5 miliar saja,” ungkap Amran Mahmud.

Fakta itu dia beberkan saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Khusus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Hotel Santika Premiere, Malang, Jawa Timur, Kamis (1/7/2021). Rakor yang dinisiasi oleh Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) dan mengangkat tema Menyambut Realiasisasi Participating Interest (PI) 10 Persen untuk Kemakmuran Daerah, berlangsung selama tiga hari, 30 Juni hingga 2 Juli 2021. Diikuti berbagai kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Amran melanjutkan, jika diukur dari eksploitasi yang sudah dilakulan, nilai DBH tersebut. “Bayangkan, dengan eksplorasi yang luar biasa, menghasilkan energi, menghasilkan berbagai program, termasuk jargas (jaringan gas), tetapi kontribusi untuk daerah itu belum terlalu maksimal,” tambahnya.

Dia pun berharap, pertemuan ini menghasilkan langkah strategis agar daerah-daerah penghasil Migas bisa ikut menikmati potensi energinya secara maksimal. Apalagi saat ini pandemi masih melanda dan daerah membutuhkan dukungan anggaran.

Dia mengingatkan, pada Oktober 2022 mendatang sudah harus dilakukan perpanjangan kontrak eksplorasi migas di Wajo. “Kami berharap supaya tahun ini sudah rampung semua dokumen dan persyaratan. Kami sangat berharap sangat terbantu melalui ADPMET ini,” tuturnya.

Sekadar informasi, dalam pengelolaan migas, pemerintah melibatkan peran serta daerah sebagaimana diatur Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. PI 10 persen adalah besaran maksimal 10 persen pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada BUMD atau BUMN.

News Feed