by

Literasi dan Kontestasi Budaya

Pandemi memang betul – betul membuka banyak endapan potensi perubahan sosial budaya. Banyak yang berubah akibat pandemi covid-19 ini, dari cara pandang hingga perilaku berkebudayaan. Pemberitaan terakhir dan masih hangat berlangsung adalah tentang bantuan 2T (dua triliun) dari keluarga Akidi Tio, salah satu keluarga pengusaha asal Palembang dan berlomba – lombanya pejabat dan pengusaha menjanjikan bonus kepada peraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020.

Konon, bantuan keluarga Akidi Tio itu diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan akibat dampak pandemi covid – 19 sekarang ini. Sementara itu, berlomba – lombanya para pengusaha dan pejabat selain kemenpora yang lazim menyiapkan bonus kepada peraih medali di Olimpiade itu, menjanjikan bonus kepada peraih medali emas olimpiade di tengah banyaknya rakyat Indonesia yang membutuhkan bantuan, dikatakan sebagai bentuk rasa bangga dan terima kasih kepada atlet yang telah mengharumkan nama negara di level internasional.

Terkait bantuan 2 Triliun dari keluarga Akidi itu, beritanya bukan main hebohnya.  Seperti diwartakan oleh banyak media massa, Gubernur dan Kapolda hadir dalam seremoni penyerahan bantuan secara simbolik. Yang menarik “diulik” adalah meski uang yang terhitung cukup fantastis tersebut “belum ada” atau “belum diterima” oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Polda Sumatera Selatan, mengapa pihak Polda dan Pemrov Sumsel “berani” melakukan serah terima secara simbolik, hingga melibatkan media untuk publikasi ke publik? Kenapa pula Heriyanti, putri Akidi Tio, begitu “percaya diri” mengumumkan ke publik akan menyumbang dengan jumlah uang yang super fantastis itu kalau uang tersebut belum secara nyata ada di tangannya? Mestinya, baik pihak keluarga maupun Polda dan Pemprov Sumsel tidak perlu terburu – buru “memamerkan” rencana bantuan berjumlah sangat besar itu sampai benar – benar ada.     

Namun, di tengah kehebohan dan pujian, tulisan Hamid Awaludin bertajuk: Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat, pada 1 Agustus 2021, awal bulan ini, muncul bak melawan arus deras itu. Tulisan itu seolah mengingatkan publik, khususnya juga ke pejabat publik agar lebih berhati – hati dan tetap rasional agar tidak mengulangi peristiwa serupa yang sudah beberapa kali pernah terjadi. Prof Hamid ingin, di tengah kondisi sulit sekarang ini, publik dan pejabatnya tetap rasional dan tidak kehilangan akal sehat. “Kita memang butuh bantuan untuk meringankan beban ekonomi orang – orang tidak mampu akibat pandemi ini, namun jangan juga sampai membuat publik heboh dan bisa tertipu tanpa “menganalisa” secara akurat terlebih dahulu”, begitu kiranya pesan yang hendak disampaikan sosok yang pernah menjadi menteri dan duta besar itu.

News Feed