by

Targetkan Bansos Tepat Sasaran, Polres Enrekang Gelar Rapat Koordinasi

FAJAR.KORAN.CO.ID, ENREKANG — Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi covid-19, sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Seperti terlihat di Aula Mapolres Enrekang, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Rapat penyaluran Bansos dengan tema “Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam penanggulangan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Kamis (12//8).

Pelaksanaan tersebut dipimpin langsung Kapolres Enrekang AKBP Dr. Andi Sinjaya, SH, S.IK, MH, didampingi Wakil Bupati Enrekang Asman, SE, serta Letda David Plt. Pasi Ops Kodim 1419/Enrekang.

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Sosial, PJU Polres Enrekang, para camat se-Kabupaten Enrekang, para Kapolsek jajaran Polres Enrekang, Kasi Rekonstruksi BPBD, dan Pimpinan Baznas, serta tamu undangan yang sempat hadir.

“Kita berada di sini rapat koordinasi Focus Group Discussion dalam rangka penyaluran Bansos tingkat Kabupaten Enrekang,” jelas Kapolres, Andi Sinjaya dalam sambutannya.

Menurutnya, penyaluran Bansos ini merupakan program dari pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. “Kami harapkan agar dijelaskan apa saja yang menjadi kendala dalam penyaluran Bansos ini. Sehingga bansos ini dapat tepat sasaran dan tepat guna,” imbuhnya.

Kapolres Enrekang pun mengimbau, semua pihak bersinergi agar ke depannya dapat mendukung segala program yang ada di Kabupaten Enrekang, guna membangun Enrekang menjadi lebih baik lagi.

Adapun daftar Bansos di Kabupaten Enrekang, Bantuan Pangan Non-Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Beras PPKM, Bantuan Langsung Tunai DD, Program Kartu Pra Kerja, dan Program Insentif Modal Kerja UMKM. Untuk bantuan sosial Non-Tunai dengan jumlah penerima 18.490 KPM (Kelompok Penerima Manfaat).

“Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap pembagian Bansos kepada masyarakat,” sebut Kapolres Enrekang.

Kemudian, AKBP Andi Sinjaya berharap pendistribusian kedepan nantinya tidak melanggar aturan-aturan baik itu aturan prokes maupun undang-undang yang berlaku serta mengharapkan bantuan yang disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

News Feed