oleh

Targetkan Sertifikasi 3.979 Aset Tanah, PLN Perkuat Koordinasi dengan KPK dan Kanwil BPN 6 

-Bisnis, Fajar-342 views

FAJAR.KORAN.CO.ID, MAKASSAR –- Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mendorong percepatan sertifikasi aset yang dimiliki, khususnya di wilayah Sulawesi.

Melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Tanah PLN di Wilayah Sulawesi secara daring Rabu (18/8), Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Wiluyo Kusdwiharto mengapresiasi dukungan KPK dan Kementerian ATR/BPN dalam mengamankan aset PLN selama ini.

Dia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan seiring dengan target PLN untuk menyelesaikan 100 persen sertifikasi aset perusahaan pada 2023.

“Terima kasih atas dukungan KPK, yang terus mendorong dan mendukung PLN dalam menyelesaikan sertifikat tanah serta dukungan Kementerian ATR/BPN yang terus bekerja sama bahu membahu untuk mengamankan aset negara,” kata Wiluyo.

Menurutnya, menambahkan pada 2021 ini, PLN berhasil mengamankan 853 sertifikat tanah dan menargetkan sebanyak 3.979 bidang tanah yang akan memperoleh sertifikasi dari ATR/BPN di Wilayah Sulawesi.

Di wilayah Sulawesi, masih ada 7.048 bidang tanah yang belum tersertifikasi dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2023.

Dia berharap koordinasi yang sudah berjalan dengan KPK serta Kementerian ATR/BPN, akan terus berkelanjutan sehingga aset PLN yang belum bersertifikasi dapat tuntas.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN yang diwakili Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kalvyn Andar Sembiring menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung dan mengapresiasi upaya PLN dalam mempercepat sertifikasi aset.

“Kami berharap kendala yang ada di lapangan dapat segera terselesaikan agar mempercepat  proses sertifikasi aset PLN, khususnya di wilayah Sulawesi,” terang Kalvyn.

Di sisi lain, Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Niken Ariati, menyatakan pengelolaan barang milik negara maupun BUMN sudah seharusnya dapat bersertifikasi. Oleh karena itu apabila tim dari PLN menemukan kendala di lapangan agar segera dikoordinasikan dengan KPK.

“Adapun kendala di lapangan terkait permasalahan sertifikasi, kami berharap agar segera dikoordinasikan dengan cepat supaya proses sertifikasi aset PLN dapat segera terselesaikan sepenuhnya,” ujar Niken.

News Feed