by

Budiman Tegaskan Program Satu Miliar Satu Desa Mengacu pada Capaian Visi-Misi Daerah

FAJARKORAN.CO.ID, MALILI — Bupati Luwu Timur, H. Budiman menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur dengan agenda Laporan Pansus, Persetujuan Bersama, Sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap 4 Buah Ranperda di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Luwu Timur, Kamis (26/08/2021).

Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, H. Muhammad Siddik BM, dihadiri anggota DPRD Luwu Timur, serta kepala OPD. Dalam rapat paripurna itu, seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Luwu Timur menyetujui Empat Buah Ranperda untuk ditetapkan menjadi produk Hukum Kabupaten Luwu Timur.

Empat buah Ranperda tersebut adalah, Ranperda Tentang Perangkat Desa, Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026, Ranperda Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Ranperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Empat buah Ranperda ini telah dibahas DPRD Luwu Timur dengan membagi Dua Pansus yang mana Pansus I membahas Ranperda Perangkat Desa dan Ranperda Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah. Pansus II membahas, Ranperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026.

Munir Razak bertindak sebagai Pelapor dari Pansus I saat membacakan laporan pansusnya mengatakan, terkait Perda Perangkat Desa, masih ada yang harus dikonsultasikan karena situasinya masih Pandemi sehingga kita terkendala untuk melakukan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Sulsel. Salah satu contoh pengangkatan Kepala Dusun itu minimal harus berijazah SMA, sementara ada dusun di Luwu Timur ini ada yang tidak memiliki ijazah SMA sehingga lowongan jabatan kepala dusun sampai saat ini masih kosong.

Mengenai Ranperda atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, untuk Ranperda ini, dalam pembahasannya Retribusi Produksi Usaha Daerah ini, bisa ditarik Retribusinya apabila dipihak ketigakan. “Itu artinya, disaat mereka menjual baru kita bisa menarik Retribusinya. Namun begitu kami semua sepakat Perda dirubah dan itu sudah disetujui disemua Fraksi,” kata Munir.

News Feed