by

Polisi Soroti Temuan Pungli Disdukcapil Makassar

KORANFAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Polisi soroti temuan pungutan liar (pungli) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar. Sebelumnya diberitakan, temuan pungli itu terjadi pada Selasa, 24 Agustus di kantor Disdukcapil Makassar.

Mengenai identitas pelaku belum terungkap secara pasti. Namun ia akrab disapa Mama Putri. Saat itu, aksinya terbongkar saat melakukan proses negosiasi dengan calon korbannya di kantor Disdukcapil Makassar.  Sekretaris Disdukcapil Makassar Chaidir Syam mengatakan telah melimpahkan kasus tersebut ke kepolisian. Dalam hal ini adalah Polsek Rappocini.

“Kita sudah serahkan pelakunya. Saat ini kita fokuskan adalah pelayanan publik harus transparan. Jika ada oknum staf Disdukcapil yang bermain, pasti akan segera kami proses,” jelasnya, Jumat 27 Agustus.

Kanit Reskrim Polsek Rappocini Iptu Akhmad Risal menuturkan saat ini kepolisian belum bisa melakukan penahanan terhadap terduga oknum calo pungli tersebut.

“Belum ada laporan resminya dari korban ataupun Disdukcapil Makassar. Jadi tidak bisa dilakukan penahanan. Namun, akan tetap kami telusuri temuan pungli itu,” bebernya.

Kendati demikian, Polsek Rappocini tetap menyoroti temuan tersebut. Sebab berdasarkan informasi yang dihimpun, ternyata masih banyak calo-calo lainnya yang berkeliaran di Disdukcapil Makassar.

“Sementara kita pelajari dulu kasusnya. Berdasarkan arahan kapolsek, kasus ini harus menjadi atensi. Sebab, merugikan banyak pihak,” imbuhnya.

Dalam waktu dekat, Reskrim Rappocini akan berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kronologi kejadiannya. Setelah itu akan melaporkannya ke Saber Pungli Polrestabes guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Nanti akan kita komunikasi kan dalam pekan ini. Apakah kasus ini akan dilimpahkan kepada tim Saber Pungli Polrestabes Makassar atau bagaimana nanti mekanisme lainnya. Yang pasti, kasus ini menjadi atensi bersama,” tegasnya.

Kasi Humas Polrestabes Makassar AKP Lando K Sambolangi menyayangkan insiden tersebut terjadi di pelayanan publik. Sebab sangat meresahkan masyarakat.

“Belum ada laporan dari Polsek Rappocini atau instansi terkait. Namun yang pasti, semestinya harus ada pelaporan terlebih dahulu, agar bisa ditindak lanjuti sesuai proses hukum yang berlaku. Soalnya mengenai penindakan itu harus ada dasar pelaporannya dulu,” urainya.

News Feed