oleh

Kemerdekaan dan Nasib Hutan Indonesia

Hal lain yang juga mengkhawatirkan, adalah menyangkut penggunaan kawasan hutan, di mana terjadi perubahan kebijakan. Pada peraturan sebelumnya, PP 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, disebutkan “Penggunaan Kawasan Hutan melalui Izin Pinjam Pakai (IPPKH)”. Sementara pada PP 23/2021 diubah menjadi “Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)”. Pertanyaannya, tidakkah hal ini semakin memudahkan para pemodal dalam menguasai hutan? Lalu, bagaimana kaitan PPKH ini dengan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan Persetujuan Lingkungan yang diatur dalam UUCK sendiri? Disamping itu, juga menyangkut nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PPKH yang kompensasinya hanya berkisar antara Rp11,5 juta-Rp15,5 juta per hektare. Sementara, sebuah kerugian negara yang begitu besar ditunjukkan dari laporan kajian KPK akibat PNBP yang dipungut kurang maksimal selama tahun 2003 sampai 2014, mencapai Rp62,8 triliuan–Rp86,9 triliun atau rata-rata sebesar Rp. 5,24–7,24 triliun per tahun.

Tampaknya, orientasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kita telah mengalami pergeseran paradigma, yang sepertinya mengangkangi tujuannya yang tertera pada UU Nomor 32/2009 (UU-PPLH) demi kepentingan ekonomi/investasi. Hal ini, sekaligus pula menegaskan betapa pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di negeri ini, sungguh-sungguh masih sebatas jargon dan retorika. Maka, akankah hutan Indonesia tetap lestari dan terjaga? Akhirnya, bila kebijakan masih terus tidak seirama dengan nilai-nilai yang terekam pada konstitusi dan falsafah negara, maka kemerdekaan Indonesia akan terus memantik tanya karena telah mengalami degradasi makna.  (*)

News Feed