by

Disdukcapil Ogah Beri Akses KPU Makassar

KORAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sulitnya KPU Makassar memperoleh data pemilih yang genap berusia 17 tahun per bulan dipicu akses data yang minimnya akses dari instansi terkait. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar mengklaim punya aturan sendiri.

Komisioner KPU Makassar, Romy Harminto mengaku kendala terbesarnya ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tidak bersinergi. Karena itu, KPU berusaha door to door ke sekolah-sekolah SMA mencari siswa yang berusia 17 tahun tiap bulannya.

Ia juga menambahkan bahwa KPU berkali-kali mencoba berkordinasi dengan Disdukcapil. Akan tetapi, datanya tidak bisa diberikan dengan alasan terkendala regulasi.

“Disdikcapil punya regulasi per enam bulan baru beri data ke KPU lewat KPU RI ditembuskan ke provinsi terus ke kabupaten/kota. Cuma yang jadi kendalanya, regulasi di KPU lain lagi, kita diminta mutakhirkan tiap bulan,” terangnya.

Karena KPU tidak punya alat untuk medeteksi dimana ini pemilih baru, maka untuk mentaktisinya, KPU jalan sendiri ke sekolah-sekolah bekerja sama untuk data siswa yang berusia 17 tahun tiap bulannya.

“Alhamdulilah, sudah beberapa sekolah yang merespons. Terpaksa, karena pemutakhiran data pemilih ini juga amanah undang-undang,” katanya.

https://koran.fajar.co.id/2021/09/01/kpu-makassar-kesulitan-temukan-pemilih-baru/

Kepala Disdukcapil Makassar, Aryati Puspa Abady mengatakan, Disdukcapil seluruh Indonesia tidak diberikan kewenangan oleh Dirjen Dukcapil untuk memberikan update data ke KPU tentang pemilih. Baik pemilih pemula maupun daftar pemilih tetap.

“Karena KPU pusat sudah melakukan kerja sama dengan Dirjen Dukcapil. Jadi prinsipnya kalau pusat sudah kerja sama, maka akses data terpusat. Jadi kalau KPU kabupaten dan kota mau melakukan updating, harus melalui akses KPU pusat,” katanya.

Sehingga, pihaknya menganggap, jika pusat sudah kerja sama maka kabupaten dan kota tidak bisa lagi kerja sama. “Karena sifatnya terpusat. Data diberikan ke KPU pusat, jadi KPU Pusat tinggal membagi hak aksesnya ke KPU daerah,” katanya.

Soal regulasi di KPU yang diatur oleh UU 7/2107 yang mengamanahkan untuk memutakhirkan data pemilih, Aryani mengaku juga berpegangan dengan UU administrasi kependudukan. “Kami juga ada, undang-undang 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan,” katanya. (sae-rul)

News Feed