by

KPU Makassar Kesulitan Temukan Pemilih Baru

MAKASSAR, FAJAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar kembali melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Hasilnya, KPU kewalahan menemukan pemilih baru yang genap berusia 17 tahun per bulan.

Komisioner KPU Makassar divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Endang Sari mengatakan, rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan per Agustus mencapai 912.303 orang. Lebih lanjut, rinciannya laki-laki 441.900 orang. Lalu, pemilih perempuan 470.403 orang. “Data itu berasal dari masukan dan tanggapan instansi terkait serta masyarakat,” ujarnya.

Kemudian, kata dia, jumlah pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mencapai 207 pemilih, dengan jumlah laki-laki 94 pemilih Sedangkan jumlah pemilih perempuan yang TMS sebanyak 113 pemilih.

“Sedangkan jumlah potensi pemilih baru yang di Kota Makassar sebanyak 73 pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak 46 pemilih dan jumlah pemilh perempuan sebanyak 27 pemilih,” rincinya.

Hal itu berbeda apabila dibandingkan dengan KPU Sinjai yang menemukan 1.960 pemilih baru. Lalu, KPU Jeneponto dengan 1.420 pemilih, Luwu 1.164 orang. Termasuk KPU Pinrang dengan 1.020 orang.

Komisioner KPU Makassar, Romy Harminto mengaku kendala terbesarnya ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tidak bersinergi. Karena itu, KPU berusaha door to door ke sekolah-sekolah SMA mencari siswa yang berusia 17 tahun tiap bulannya.

Ia juga menambahkan bahwa KPU berkali-kali mencoba berkordinasi dengan Disdukcapil. Akan tetapi, datanya tidak bisa diberikan dengan alasan terkendala regulasi.

“Disdikcapil punya regulasi per enam bulan baru beri data ke KPU lewat KPU RI ditembuskan ke provinsi terus ke kabupaten/kota. Cuma yang jadi kendalanya, regulasi di KPU lain lagi, kita diminta mutakhirkan tiap bulan,” terangnya.

Karena KPU tidak punya alat untuk medeteksi dimana ini pemilih baru, maka untuk mentaktisinya, KPU jalan sendiri ke sekolah-sekolah bekerja sama untuk data siswa yang berusia 17 tahun tiap bulannya.

“Alhamdulilah, sudah beberapa sekolah yang merespons.Terpaksa, karena pemutakhiran data pemilih ini juga amanah undang-undang,” katanya. (sae-rul)

News Feed