oleh

Amandemen UUD untuk Siapa?

Pertama, Amandemen sempat mengemuka sebelum Pemilu tahun 2019. Badan Pekerja MPR berkeliling ke kampus-kampus untuk menerima masukan publik mengenai pasal-pasal yang akan di amandemen. Tetapi rencana itu tidak pernah di implementasikan, hingga Pemilu usai.

Kedua, Materi-materi amandemen didiskusikan secara detail dan terbatas, seperti keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar kedua dalam parlemen Indonesia yang tidak diserahi kewenangan legislasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22D, posisi Komisi Yudisial yang selalau dianggap sebagai auxiliary state organ dalam Pasal 24B, serta kedudukan MPR dalam konteks parlemen Indonesia. Isu-isu lain juga yang ikut ‘menumpang’ adalah keberadaan Pemilukada yang masuk dalam rezim terpisah dari Pemilu karena diletakkan dalam Pasal 18 ayat (4) yang bunyinya; “Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Ketiga, belakangan tiba-tiba muncul isu presiden tiga periode dengan berbagai alasan yang dibuat oleh para pendengung dan pendukung kekuasaan. Isu ini menyeruak dan menjadi heboh, karena respons publik yang cukup kuat. Alasan-alasan klise dikemukakan seperti; Presiden Jokowi dianggap sukses dan mampu memimpin indonesia, karena itu bisa dilanjutkan untuk periode ketiga”, atau alasan yang serupa dengan itu. Seolah-olah tidak ada orang lain yang setara atau serupa ‘cerdas’, ‘pintar’, ‘sukses’ dan ‘mampu memimpin’ selain Jokowi. Seolah-olah Indonesia kehabisan orang-orang berkualitas.

Keempat, Ketua MPR tiba-tiba meriuhkan suasana dengan menyebut “amandemen terbatas”. Ketua MPR menyatakan terkait dengan pokok-pokok haluan negara (PPHN) yang merupakan upaya untuk mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam amandemen terbatas ini. Secara keseluruhan, bukan soal amandemen boleh atau tidak boleh, juga bukan soal konstitusional atau tidaknya amandemen. Yang jadi soal adalah, kenapa harus ada amandemen di tengah situasi Negara yang lagi ‘menderita’, rakyat yang sedang kesulitan, ekonomi yang tidak stabil. Amandemen terbatas ini hanya akal-akalan mereka untuk mengubah ketentuan Pasal 7 UUD NRI tahun 1945. Mereka membelokkan isu, dengan satu sasaran dan target, yakni masa jabatan presiden.

News Feed