oleh

Amandemen UUD untuk Siapa?

OLEH: Fajlurrahman Jurdi/Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Bangsa sedang sakit, dunia sedang terluka, pandemi belum usai, penderitaan dan kemiskinan terkapar dimana-mana. Suara-suara keadilan kian bergerak ke pinggir, interupsi makin tak didengar seiring dengan kian tulinya para penguasa.

Rakyat menghendaki agar pemerintah merumuskan jalan keluar atas kesulitan mereka sebagai akibat kebijakan sulit yang harus mereka taati di tengah pandemi, namun mereka  memikirkan urusannya sendiri. Bagi sebagian besar rakyat. pandemi adalah bencana yang berimbas pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka, tetapi bagi segelintir politisi-pedagang, pandemi adalah kesempatan besar untuk meraih keuntungan. Tak pelak lagi, dagang politik, dagang hukum dan dagang keadilan menyeruak kemana-mana. Rakyat dipaksa dirumahkan, agar tak melihat perilaku “bejat” mereka di arena kekuasaan yang memperdagangkan semua itu.

Beberapa undang-undang disetujui  justru di saat situasi sulit. Sejumlah undang-undang kontroversial dipaksa sah, meskipun tak ada akad dengan rakyat. Sebagian undang-undang lain malah melahirkan tumbal, seperti kematian demonstran saat undang-undang KPK disetujui.

Rencana Amandemen.

Setelah rangkaian kebijakan kontra produktif, pilihan tindakan yang cenderung anti demokrasi dipertontonkan terus menerus, korupsi kekuasaan yang kian menakutkan, putusan pengadilan yang berjarak dengan keadilan, kini di Senayan, kita digelisahkan kembali dengan isu amandemen.

Amandemen UUD NRI tahun 1945 memang jalan konstitusional. Pasal 37 melegitimasi konstitusionalitas itu. Ayat (1) mengatakan, bahwa “usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR”. Ayat (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya; Ayat (3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR; dan ayat (4) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal ini secara keseluruhan diubah pada tahun 2002 sebagai tahun terakhir saat amandemen dilakukan. Meskipun demikian, tepatkan amandemen dilakukan di tengah situasi pandemi? Untuk siapa mereka merencanakan amandemen? Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan;

News Feed