by

Perlukah Moratorium Kepailitan dan PKPU?

OLEH: Ahmad Fachri Faqi Marsuki/Dosen Fakultas Hukum Unhas

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakerkornas APINDO mengatakan bahwa Pemerintah sedang mengkaji moratorium kepailitan bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Beliau menyebutkan data peningkatan jumlah permohonan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebanyak 430 kasus di Pengadilan Niaga Jakarta, Surabaya, dan lainnya.

Pemerintah memandang telah terjadi moral hazard dalam permohonankepailitan dan PKPU akibat persyaratankedua proses tersebut sangat mudah.Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa UU 37/2004 Tentang Kepailitan dan PKPU merupakan produkkrisis moneter tahun 1998 yang memang dibuat untuk mempermudah pelaku usaha keluar dari dampak krisis.

Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani menanggapi positif pernyataan tersebut bahwa kebijakan moratorium kepailitan tersebut nantinya bisa sejalan dengan permintaan organisasinya kepada OJK untuk memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit sampai tahun 2025.Moratorium tersebut dipandangnya dapat mencegah penyalahgunaan celah pada UU 37/2004 dan sekaligus memperlonggar tekanan kepada pelaku usaha.

Teddy Anggoro Ketua Pokja Penyusunan Naskah Akademik Amandemen UU 37/2004pada salah satu media hukum menuliskan bahwa logika Pemerintah terkaitusulan moratorium tersebut perlu diluruskan.Argumen pertamanya adalah kepailitan merupakan sita umum dan PKPU adalah pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga (homologasi), yang berarti kewenangan kekuasaan yudikatif. Pemerintah selaku kekuasaan eksekutif seyogyanya tidak mengatur secara sepihak apa yang merupakan kewenangan lembaga peradilan, apalagi menghilangkan kewenangan tersebut.

Argumen kedua adalah kepailitan dan PKPU merupakan cara yang dibenarkan hukumgunamelindungi kepentingan kreditor dan debitor dalam menyelesaikan kesulitan finansial yang dialami debitor. Terakhir dia mengatakan bahwa secara historikal kemudahan pailit dan PKPU selalu dibutuhkan dalam setiap krisis ekonomi.

Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Jimmy Simanjuntakjuga memberikan pandangannyabahwa jikaPemerintah menerbitkan kebijakan moratorium tersebut, maka Indonesia melangkah mundur dalam hal kepastian berusaha.Jimmy Simanjuntak memandang kebijakan tersebut hanya jalan pintas dan tidak menyasar pada inti permasalahan.

Moratorium Kepailitan

Pemerintah di seluruh dunia telah memberlakukan berbagai langkah penanggulangan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah tersebut dirancang untuk mendukung dunia bisnis yang mengalami kesulitan ekonomi. INSOL Internationaldan the World Bank Group dalam laporannya mencatat beberapa respon kebijakan pada 38 Negara sehubungan dengan kepailitan diantaranya i) penangguhan atau pembatasan hak kreditur untuk mengajukan kepailitan; ii) penangguhan kewenangan direksi untuk mengajukan kepailitan; iii)aturan-aturan khusus untuk perusahaan kecil; iv) percepatan proses kepailitan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan respon kebijakan tersebut mencakup struktur hukum dan kelembagaan setiap negara (hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum ketenagakerjaan, dan sistem peradilan).

News Feed