by

Ranperda Truk Terus Berpolemik di Makassar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR—Sejatinya truk diatur dalam perda. Sayang, draf perda di dewan dan dishub beda tafsir.

DINAS Perhubungan (Dishub) Makassar menganggap pengaturan truk masuk dalam Ranperda Ketertiban Umum. Yang selanjutnya disebut Ranperda Sapu Jagat.

Sebaliknya, DPRD Makassar menafsirkan, Ranperda Sapu Jagat hanya mengatur ketertiban umum. Ranperda ini tak mengatur soal lalu lintas dan operasional truk.

Padahal, saat ini, apa pun namanya ranperdanya, Makassar membutuhkan pengaturan truk yang tegas. Sebab, ratusan nyawa meregang lantaran kecelakaan yang melibatkan truk.

Perwali Makassar Nomor 94 Tahun 2013 tentang Peraturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang di Wilayah Makassar dianggap tak lagi relevan dan tegas mengatur. Sanksinya lemah dan celah dilabrak.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Makassar Aswar mengatakan belum ada pengusulan raperda truk dari pemkot. Ranperda yang sedang dibahas dan tahap finalisasi adalah tentang ketertiban umum dan perlindungan guru.

“Jika ada (ranperda truk), kami siap prioritaskan pembahasannya karena itu penting mengingat banyak kecelakaan yang melibatkan truk,” kata Aswar, Jumat, 3 September 2021.

Anggota Bapemperda DPRD Makassar Mario David juga mengarahkan, sebelum ada Perda Truk, penegakan perwali harus dilakukan. Jika ada yang melanggar, dishub harus memberi sanksi.

“Pintu masuk di Makassar tidak banyak. Simpan personel di sana. Kan, itu sudah cukup kuat. Di samping itu, susun segera Perda Truk. Intinya adalah ketegasan,” ucapnya.

Penindakan tentang truk bukan hanya melalui perda atau perwali semata. Bisa juga melalui uji kelayakan kendaraan bermotor. Termasuk ukuran atau dimensi truk apakah sesuai dengan izin.

“Kalau ada yang melintas dan dicurigai, dishub bisa hentikan dan cek. Jika tidak sesuai, tilang langsung,” tambahnya. Beda Pendapat

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Iman Hud mendesak Ranperda Ketertiban Umum atau yang sebutnya Sapu Jagat dipercepat pengesahannya.

Dikarenakan bukan inisiatif pemerintah, maka DPRD harus menindaklanjuti inisiatif mereka untuk menciptakan ketertiban umum sebagaimana nama perda.

“Makanya harus cepat didorong ini, cuma kalau birokasi yang dorong lambat gerakannya. Ini Perda inisiatif DPRD, bukan dari pemerintah,” kata Iman.

News Feed