by

AGPM Minta Kejari Makassar Tangkap Pengelola Pasar Butung

KORAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR –- Aliansi Gerakan Pejuang Masyarakat (AGPM) melakukan aksi damai, terkait dugaan korupsi yang dilakukan pengelola Pasar Butung, Selasa (7/9).

Jenderal lapangan AGPM, Ariel Hamid, dalam orasinya, membacakan beberapa tuntutan, di antaranya; mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar untuk menangkap dan menahan calon tersangka pengelola Pasar Butung.

“Kami mendesak Kejari dan Kejagung untuk menjadikan atensi perkara pengelola Pasar Butung. Memperjelas status proses audit yang sekarang berjalan di BPK. Mempercepat proses penyelidikan perkara pengelola Pasar Butung. Dan, mendesak Kejari agar turun dari jabatan jikalau gagal mengungkap kasus ini,” imbuh Ariel Hamid.

Disebutkan Ariel, kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pasar Butung, terus didalami Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar. Di mana pihak pengelola yakni Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Duta disebut tidak pernah membayarkan sewa atau jasa produksi atas 37 kios yang terletak di basement Pasar Butung kepada PD Pasar sejak Januari 2019 hingga saat ini.

“Maka dari itu, kami sangat menduga adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Pasar Butung dan kami juga mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar agar segera menangkap dan menahan calon tersangka pengelola pasar butung dan apabila Kajari Makassar tidak bisa menangkap dan menahan calon tersangka Pengelola Pasar Butung, maka Kajari Makassar tidak pantas menjabat sebagai Kepala Kejari Makassar dan segera turun dari jabatannya,” desak Jenderal Lapangan AGPM.

Menurutnya, kasus yang saat ini telah memasuki tahapan penyidikan pertanggal 13 Januari 2021, sudah terperiksa lebih dari 10 saksi. Mereka adalah pihak terkait, mulai dari PD Pasar, KSU Bina Duta, hingga pedagang.

“Maka dari itu kami dari Aliansi Gerakan Pejuang Mayarakat mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar  agar secepatnya menangkap dan menahan calon tersangka pengelola Pasar Butung,” Ariel kembali mendesak.

Alasannya, jelas Ariel, karena sudah jelas diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah  menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena sudah jelas kasus ini telah merugikan perekonomi negara dengan kondisi negara yang krisis di masa Pendemi Covid-19.

News Feed