by

Insentif Detektor Mandek, Reformasi Birokrasi Hanya Teori

KORAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR— Insentif tim detektor tak kunjung cair. Ini memberikan jawaban bahwa reformasi birokrasi memang selalu jadi persoalan.

Di tengah era keterbukaan informasi dan pengurusan administrasi yang dipermudah dengan digitalisasi, proses pembayaran insentif detektor justru tidak mengedepankan nilai-nilai itu.

Pengamat Pemerintahan Unhas Prof Deddy T Tikson menanggapi kejadian itu dengan pesimistis bahwa reformasi birokrasi masih sebatas teori.

“Tidak ada reformasi birokrasi. Tidak tahu apa lagi yang mau saya bilang,” kata Deddy, Jumat, 10 September 2021.

“Masa soal itu saja susah? Kalau para petugas lapangan itu sudah terdaftar secara resmi, artinya sudah ada nomor rekeningnya lalu ditransfer. Apa susahnya? Jadi memang tidak ada itu reformasi birokrasi,” tekannya, lagi.

Para detektor disebut punya KTP dan pasti sudah difotocopi lalu didaftar sebagai petugas detektor.

“Kan tinggal dicocokkan saja KTP dan rekening banknya. Karena itu merupakan kepentingan pribadi, maka lebih baik ditransfer ke rekening masing-masing. Hal sederhana seperti itu saja, kok, repot,” ucapnya, menyindir.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Dr Ali Anas juga menyayangkan sikap pemerintah.

“Ketika sudah melakukan perekrutan, artinya pemerintah sudah memprediksikan mulai dari anggarannya sudah jelas semua. Kalau seperti itu menandakan perencanaan kepada detektor tidak efektif,” kata Anas.

Apalagi, sekarang, pemerintah dimudahkan secara online dan daring. Apalagi, kalau hanya sekadar pengumpulan persyaratan administrasi seperti itu. Itu tidak masuk akal kondisi saat ini.

“Saya pikir, tolong diseriusi. Ini manusia yang mengurus manusia juga. Di mana hak mereka harus diperoleh setelah bertugas. Jangan sampai ada kepentingan lain. Ini soal hak dan kemanusiaan,” jelasnnya. (bus)

News Feed