by

Wali Kota Polisikan Aktivis

KORAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bakal menyeret Forum Aktivis Anti Korupsi (FAKSI) ke hadapan hukum. Semua berkas laporan sudah disiapkan.

Menurut keterangan kuasa hukum Danny Pomanto, Benny Iskandar mengatakan, kasus ini kembali mencuat setelah FAKSI menggelar aksi demonstrasi di Kejati Sulsel pada 9 September 2021. Dalam aksinya, FAKSI menyeret nama Danny Pomanto yang diduga terlibat dalam kasus ini.

”Mereka ini menyebut nama Pak Danny. Padahal tidak ada upaya konfirmasi yang dilakukan. Ini terkesan sebelah pihak, sementara Pak Danny ini tidak tau apa-apa, kok, namanya diseret,” jelas Benny, Minggu, 12 September 2021.

Berdasarkan informasi yang beredar di media massa, kasus yang menelan kerugian negara sebesar Rp31 miliar tersebut berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sulsel.

Akan tetapi, menurut Benny, tudingan tersebut tidak berdasar. Sebab, Kejati sendiri tidak pernah memanggil Danny Pomanto, dan inspektorat juga tidak memgeluarkan rekomendasi atas temuan tersebut.

”Dasarnya apa? Kan tidak ada, ini membingungkan dan tidak jelas. Tiba-tiba saja nama pak Danny diseret. Padahal tidak pernah di-BAP, Kejati tidak memanggil dan tidak ada rekomendasi temuan dari inspektorat,” bebernya.

Dengan begitu, Danny Pomanto melalui tim kuasa hukumnya bakal melaporkan ketua FAKSI, dalam hal ini Akbar Kurniadi alis Dedi Jalarambang alias Akbar Muhammad.

”Kan, dia yang berkomentar Pak Danny terlibat. Kemudian tidak ada upaya melakukan cover both side terkait komentarnya. Jadi besok (hari ini) kita ke Polres laporkan ini,” jelasnya.

Sementara pasal yang bakal digunakan adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat 3 tentang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Koordinator aksi FAKSI saat itu Muhammad Akbar sendiri mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun laporan ke Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi kinerja Kejati Sulsel. Sebab, tindakannya terkesan mengulur-ulur waktu dan tidak ada niat baik menyelesaikan kasus tersebut.

News Feed