by

Dapat Tawaran Kerja di BUMN, Novel Baswedan: Itu Suatu Penghinaan

KORAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ditawari pekerjaan di salah satu BUMN. Namun Novel mengganggap penghinaan.

“Iya beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat. Yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN,” kata Novel kepada JawaPos.com, Senin (13/9).

“Bagi kami itu adalah suatu penghinaan,” imbuhnya.

Novel menegaskan, pihaknya bekerja di KPK untuk berjuang melawan korupsi, tidak hanya untuk bekerja. Menurutnya, hal ini semakin jelas bahwa upaya sistematis untuk membunuh pemberantasan korupsi.

“Hal ini semakin menggambarkan adanya kekuatan besar yang ingin menguasai KPK untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan memberantas korupsi,” sesal Novel.

Senada juga disampaikan pegawai KPK nonaktif, Benedycitus Siumlala menegaskan dirinya akan menolak surat tersebut. Dia menyebut, hal itu bukan jalan keluar untuk menyelesaikan polemik TWK.

“Kalau saya pribadi jelas menolak mas. Bukan itu jalan keluarnya, dan nggak ada opsi itu di rekomendasi ORI dan KHAM. Saya pribadi nggak mau menghamba pimpinan. Surat itu isinya feodal sekali,” cetus Benedyctus.

Sebelumnya beredar informasi sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), disodorkan Biro SDM sebuah surat pernyataan. Surat tersebut berisi agar pegawai KPK nonaktif yang gagal TWK dijanjikan disalurkan ke tempat lain sesuai pengalaman kerja.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, belum semua pegawai yang Tak Memenuhi Syarat (TMS) atau tak lolos TWK, ditawari surat yang dikabarkan akan disalurkan bekerja di BUMN.

Namun atas penawaran yang juga dilakukan Sekjen KPK Cahya Harefa dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahal Nainggolan, sebanyak 49 orang dikabarkan menolak dengan tegas. Sementara 8 orang masih mempertimbangkan untuk menerima atau menolaknya.

Sebagian pegawai KPK nonaktif yang ditawari akan bekerja di BUMN, mengaku tak ada kepastian akan ditempatkan di BUMN mana, posisi apa, lokasi penempatan, hingga status kepegawaiannya. Atas dasar itu, pegawai tersebut pun masih mempertimbangkan untuk menerima atau menolak tawaran tersebut.

News Feed