by

Hanya Bergaji Rp5,9 Juta, Ini Daftar Bupati Terkaya di Sulsel

KORAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kekayaan beberapa pejabat negara disoroti secara nasional karena meningkat di masa pandemi. Di Sulsel, mayoritas kepala daerah juga meningkat kekayaannya.

Sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para kepala daerah di Sulsel rata-rata mengalami kenaikan kekayaan.

Di antaranya Wali kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto. Kekayaannya naik dari Rp197,5 miliar pada 31 Desember 2020 menjadi Rp204,5 miliar pada 20 April 2021.

Selain itu, ada Bupati Sidrap, Dollah Mando juga naik cukup signifikan harta kekayaannya. Semula dilaporkan hanya Rp492 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp1,194 miliar pada 31 Desember 2020. Beberapa kepala daerah lain juga naik, meskipun tidak signifikan.

Namun, kekayaan Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, dan Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, justru dilaporkan menurun.

Beberapa kepala daerah juga belum melaporkan pembaruan LHKPN, di antaranya Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin. Juga kepala daerah yang baru menjabat seperti Bupati Maros, AS Chaidir Syam, Bupati Pangkep, Yusran Lalogau, Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang, dan lainnya.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, LHKPN wajib diperbarui setiap tahun. Dia menyebut tren kepatuhan LHKPN secara nasional membaik dari tahun ke tahun.

Pada 2017 misalnya, kepatuhan pelaporan kekayaan hanya di kisaran 67,2 persen. Pada 2020 naik menjadi 96,7 persen.

“KPK mengapresiasi semangat penyelenggara negara yang sudah patuh melaporkan LHKPN. Namun akurasi perlu ditingkatkan. Mulai 2021, KPK tidak lagi menerima laporan tidak lengkap,” ungkapnya.

Pahala menjelaskan, hasil pemeriksaan yang dilakukan KPK pada periode 2018-2020 terhadap 1.665 LHKPN, didapatkan bahwa 95 persen dari keseluruhan LHKPN tidak akurat.

Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan pada sistem LHKPN yang bernama Simpedal, yaitu sistem keuangan yang dibangun KPK bersama bank yang dapat memantau keuangan, asuransi dan bursa.

“Selain itu, kita juga bisa mengecek sertifikat dengan BPN, juga Samsat di daerah. Saat ini KPK lebih aktif dengan beberapa stakeholders untuk melakukan check balance dalam mengecek harta seseorang,” bebernya.

News Feed