by

Cari Solusi Termudah agar Petani dan Nelayan Bisa Dilindungi BPJS-TK

Rapat Koordinasi Implementasi Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Kantor Bupati Maros, Senin (14/9/2021)

KORAN.FAJAR.CO.ID, MAROS– Masih banyak kalangan pekerja yang belum terjaring dalam BPJS Tenaga Kerja. Terutama pekerja dari sektor informal seperti petani dan nelayan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Hendrayanto mengakui petani, nelayan dan juga pekerja sejenis belum terlindungi karena mereka bukan pekerja yang diupah oleh perusahaan. Sementara konstitusi mengamanatkan agar seluruh pekerja bisa dilindungi oleh BPJS-TK.

“Kita harus mencari cara agar mereka juga bisa tercover dalam BPJS-TK,” kata Hendrayanto dalam Rapat Koordinasi Implementasi Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Kantor Bupati Maros, Senin (14/9/2021). Rakor ini turut dihadiri Bupati Maros, AS Chaidir Syam dan sejumlah pejabat terkait dengan masalah itu.

Dia melanjutkan, solusi sementara yang bisa ditempuh adalah mendorong para petani, nelayan, tukang bentor dan pekerja yang tidak diupah perusahaan agar menjadi peserta BPJS-TK menggunakan dana pribadi. Adapun teknis pembayaran iurannya, masih dicarikan cara yang tidak memberatkan mereka.

“Kami mengusulkan di Maros pembayaran dilakukan saat masa panen atau ada hasil tangkap. Jadi tidak dilakukan setiap bulan. Hanya di masa tertentu agar mereka bisa lebih ringan,” ungkapnya.

Haryadi juga mengapresiasi Pemkab Maros atas usahanya melindungi seluruh pekerjanya, baik ASN maupun non ASN. Hanya saja, masih ada dari non ASN yang belum terjaring. “Sisa perangkat desa serta nelayan dan petaninya yang harus kita pikirkan bersama. Begitu juga sektor keagamaan yang ada di bawah naungan Kesra,” kuncinya.

Bupati Maros, AS Chaidir Syam berjanji akan mencari solusi untuk perangkat desa agar bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pekerja swasta, bupati akan menekankan kepada para pengusaha agar membuktikan seluruh pekerjanya telah terlindungi BPJS-TK. Caranya, ketika melakukan pengurusan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diharuskan untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.

News Feed