oleh

KIP Nilai Masih Kurang Keterbukaan Informasi terhadap Publik

KORAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR  —  Untuk Keempat kalinya Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Selatan melakukan monitoring evaluasi (monev) terkait keterbukaan informasi terhadap publik dari 52 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistika dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Selatan, Amson Padolo mengatakan, evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana keterbukaan OPD-OPD dalam memberikan informasi kepada publik.

“KIP dan Kominfo SP Sulsel akan melakukan evaluasi bagaimana selama tahun 2021 ini, mereka terbuka tidak pada publik dalam pemberian dan penyedia informasi,” ujar Amson Padolo, Kamis (16/9).

Amson menuturkan, tahun lalu hanya beberapa OPD  yang mendapat peringkat sangat informatif dan cukup informatif. Dia menilai, capaian tersebut masih belum cukup dalam keterbukaan informasi yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi yang mengamanatkan, semua  masyarakat berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

“Kami harap setelah melakukan monev, tahun ini OPD memiliki langkah-langkah untuk lebih terbuka lagi dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat,” papar Amson Padolo.

Sementara itu, Kepala Biro Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komis Informasi Pemprov Sulsel, Fauziah Erwin mengatakan, agenda tahunan ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana OPD mengimplementasikan keterbukaan informasi kepada publik.

“Meskipun kami sudah mengadakannya setiap tahun, namun tetap saja masih ada OPD yang tidak ikut serta dalam penilaian ini,” sebut Fauziah saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel.

Fauziah mengakui, sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018, baru dua tahun terakhir KIP mengikutsertakan OPD lingkup Pemprov Sulsel, dan OPD tidak pernah seluruhnya ikut serta. Namun, Fauziah menyebut, setiap tahunnya OPD yang ikut serta selalu meningkat.

“Kami tetap mengharapkan tahun ini, 45 OPD akan ikut semua dalam evaluasi keterbukaan publik, karena itu juga menjadi informasi untuk publik OPD mana yang memang terbuka dalam pemberian informasi untuk mereka, lagi pula ini semua kan untuk masyarakat,” terang Fauziah.

News Feed