oleh

Begini Rencana Sapu Bersih Anjal-Gepeng di Makassar

KORAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR— Populasi gelandangan dan pengemis (gepeng) kembali naik di Kota Makassar. Indikatornya, makin banyak pengemis di area traffic light.

Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Sosial (Dissos) Makassar pada 2019, 191 orang anak jalanan yang tercatat. Sedangkan pada 2020 tercatat 256 orang.

Untuk gelandangan dan pengemis pada 2019 tercatat sebanyak 68 orang. Kemudian naik drastis pada 2020 hingga pada angka 134 orang yang tercatat.

Umumnya mereka dapat ditemukan beroperasi di setiap sudut simpang traffic light yang ada di Makassar. Tak jarang banyak pengendara yang resah terkait keberadaan anjal-gepeng. Olehnya dibutuhan penanganan serius oleh pemerintah secara terintegrasi untuk menertibkan anjal-gepeng.

Plt Kasatpol PP Iqbal Asnan mengatakan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penertiban anjal-gepeng di setiap sudut perkotaan.

“Kita sudah koordinasikan dengan Dissos mengenai strategi-strategi apa saja yang musti diambil dalam menertibkan mereka di pinggir jalan. Yang jelas kita sudah siapkan personel dan rancangan mekanismenya di lapangan,” katanya kepada FAJAR pada Selasa, 21 September 2021.

Iqbal menguraikan metode penertiban anjal-gepeng di pinggir-pinggir jalan ini menggunakan pola pemetaan zonasi. Tercatat di Makassar sendiri ada tujuh kecamatan yang rawan memiliki anjal-gepeng.

Semuanya tersebar hampir di setiap kelurahannya. Tujuh kecamatan itu diantaranya Ujung Pandang, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Panakukkang, Tamalanrea, dan Biringkanaya.

“Kita akan mulai dulu dari Kecamatan Ujung Pandang sebagai percontohan mewujudkan Kecamatan zero Anjal-Gepeng. Sebab di Ujung Pandang ini cukup banyak anjal-gepengnya. Makanya kita jadikan percontohan, semoga saja berhasil,” urai Iqbal.

Dalam penertiban anjal-gepeng ini diakui Iqbal merupakan fokus utama Satpol PP selain penertiban pelanggar prokes selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV.

“Itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena sudah ada Perdanya dari dulu, hanya saja belum menemukan formulasi yang pas. Semoga saja formulasi ini pas sesuai dengan karakter serta kondisi di masing-masing wilayah sebagaimana telah dipetakan sebelumnya,” tuturnya.

News Feed