oleh

Ditarget Rampung Akhir Tahun, Progres Pembebasan Lahan KA di Maros Capai 89 Persen

KORAN.FAJAR.CO.ID, MAROS –- Pembebasan lahan proyek rel Kereta Api di Kabupaten Maros ditarget rampung bulan Desember 2021 mendatang. Hingga saat ini, progres pembebasan lahan proyek rel kereta api di Maros sudah mencapai 89 persen.

Berbagai upaya persuasif pun telah dilakukan kepada para pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan kereta api.

Kepala Balai Teknik Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Jumardi mengatakan, hingga saat ini progres pembebasan lahan rel kereta api di Maros sudah mencapai 89,73 persen.

“Ada sebanyak 475 bidang tanah yang telah terbayar langsung ke masyarakat untuk pengadaan tanah proyek pembangunan jalur rel kereta api di Maros,” ungkap Jumardi, Rabu (22/9).

Selanjutnya, sebut Jumardi, 248 bidang dititip di Pengadilan Negeri Maros. Di mana diterima masyarakat 76 bidang. Sehingga tersisa 172 bidang tanah.

Diakuinya, saat ini masih ada sekitar seratusan bidang yang masih dalam tahap mediasi. “Kami sudah mengajukan permohonan ekseskusi ke Pengadilan. Tapi, kami masih akan terus menempuh jalur persuasif dan eksekusi ini jalan terakhir yang akan kami tempuh kalau memang jalur persuasif tidak berhasil,” jelasnya.

Jumardi pun menegaskan, pihaknya berharap Oktober mendatang, pembebasan lahan sudah bisa rampung 100 persen. Langkah eksekusi yang akan ditempuh, menyusul batas waktu proyek kereta api itu akan berakhir di akhir tahun 2021 mendatang. Artinya, sisa waktu hanya tiga bulan.

“Jadi, kan kontrak kami dari pusat itu hanya sampai akhir tahun ini, semua sudah harus selesai. Olehnya itu, kami meminta kepada pemilik lahan yang masih bertahan untuk bisa legowo, karena ini untuk kepentingan bersama,” imbuh Jumardi.

Sedangkan untuk progres pengerjaannya, ungkap Jumardi, sudah mencapai 68 persen.

Sementara itu, Tim Percepatan Proyek Kereta Api, Nurhasan mengatakan, selama ini pihaknya sudah berhasil menyelesaikan sejumlah konflik pembebasan lahan di Maros dan Pangkep secara persuasif.

Adanya informasi yang tidak tersalurkan dengan baik hingga terjadi kesalah pahaman, diakui Nurhasan, memang ada pihak yang sengaja mengambil untung dengan penolakan itu. “Informasi kami justru diputarbalikkan. Nah, setelah kami turun dan menjelaskan, mereka akhirnya paham,” tuturnya.

News Feed