oleh

Mempertaruhkan Demokrasi pada Pemilu 2024

OLEH: Endang Sari/ Komisioner KPU Kota Makassar

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU, Bawaslu, DKPP, Pemerintah, dan DPR pada 16 September 2021 belum menyepakati Hari Pemungutan Suara serta Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Termasuk, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Tahun 2024. Malah berkembang usulan Pemerintah agar Pemilu 2024 digelar pada April atau Mei 2024. Kesimpulan RDP juga meminta agar KPU melakukan peninjauan kembali atas usulan tahapan dan anggaran yang diajukan agar bisa dilakukan efisiensi.

Sebelumnya KPU telah mengusulkan 21 Februari 2024 dan 27 November 2024 sebagai Hari Pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan Serentak tersebut. Tetapi kemudian kembali diminta untuk dikaji ulang. Padahal pengusulan waktu tersebut didasari atas pertimbangan: perlunya memberikan waktu yang memadai antara penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan pemilihan, mengingat salah satu syarat pencalonan pemilihan adalah hasil pemilu tahun 2024 berupa jumlah suara atau jumlah kursi di DPRD. Kemudian, memperhatikan beban kerja badan adhoc pada tahapan Pemilu yang beririsan dengan tahapan pemilihan. Pertimbangan lain, agar hari pemungutan suara tidak bertepatan pada kegiatan keagamaan (Ramadhan); dan Rekapitulasi Perhitungan Suara tidak bertepatan dengan Hari Raya Keagamaan (Idulfitri).

Belum adanya kepastian hari pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, maka wajar saja menimbulkan kekhawatiran banyak pihak termasuk penyelenggara Pemilu tentang potensi tumpang tindihnya tahapa. Pemilihan Serentak butuh waktu persiapan yang panjang agar setiap proses tahapan yang dilaksanakan bisa berlangsung demokratis, efektif dan efisien.

Ide Penyatuan Pemilu dan Pemilihan serentak dalam satu tahun memang membutuhkan kajian, perencanaan, persiapan serta desain yang matang. Sebuah desain pemilu yang ideal, setidaknya mampu menghadirkan 3 hal yang esensial yaitu: dilaksanakan dengan prinsip yang demokratis  dimana setiap elemen kekuatan politik diberikan ruang yang sama untuk dipilih dan memilih serta memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat seluas-luas; mampu melindungi kebebasan dan kesempatan bagi warga negara untuk memilih dan mempelajari setiap pilihan mereka; serta jaminan transparansi dan integritas proses Pemilu.

News Feed