oleh

Pemkot Akan Rekrut Pegawai Kontrak, Berikut Syaratnya

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR —Laskar Pelayanan Publik Berintegritas (Pelangi) sebagai pengganti nama pegawai kontrak Pemkot Makassar segera disahkan dalam Perwali. Pemohon tenaga kontrak baru pun bakal diakomodasi.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan untuk hal tersebut, yang pertama dilakukan adalah membuat registrasi kembali pegawai kontrak. “Perwalinya sudah disusun, bukan lagi tenaga kontrak namanya tetapi laskar pelangi atau pelayanan publik berintegritas,” ujarnya, Kamis, 30 September 2021.

Di laksar nanti ini juga merupakan orang-orang yang notabene ahli pada bidangnya sesuai yang hari ini digeluti. Misalnya pada bidang pendidikan,kesehatan, kebersihan, dan pelayanan.

“Termasuk juga evaluasi yang telah bermohon untuk jadi pegawai kontrak,” katanya.

Akan tetapi, jumlahnya sesuai yang dibutuhkan nanti. Kata Danny, idealnya anggota kontrak yang dibutuhkan sebenarnya saat ini maksimal 10 ribu. “Tetapi lebih sedikit, lebih baik lagi,” katanya.

Yang tercatat saat ini 8.300. Yang tercatat di BPJS 11 ribu. Jadi memang banyak fiktif. Terkait masalah fiktif itu, saat ini Inspektorat Makassar telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tenaga kontrak fiktif. Namun, baru untuk delapan kecamatan.

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Makassar Sulaiman mengatakan LPH yang diserahkan ke kecamatan merupakan pemeriksaan reguler. Pemeriksaan seperti ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

Hanya saja, pemeriksaan indikasi adanya tenaga kontrak fiktif tersebut baru selesai untuk delapan kecamatan. Yakni di Kecamatan Manggala, Makassar, Panakkukanh, Mariso, Tallo, Ujung Tanah, Tamalate, dan Biringkanaya.

Kendati begitu, Inspektorat sudah menyampaikan hasil temuan dan memberikan rekomendasi kepada kecamatan tersebut. Termasuk temuan belanja pegawai yang disinyalir fiktif atau tidak melaksanakan tugas.

“Waktu Senin kami sudah serahkan LPH itu. Ada yang kasubagnya menerima. Untuk nilainya bisa ditanyakan di sana (kecamatan,red),” bebernya.

Sulaiman mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, rata-rata tenaga kontrak yang jadi temuan sudah tidak melaksanakan tugasnya. Tetapi, gajinya masih tetap terbayarkan melalui pengeluaran belanja pegawai.

“Ada rekomendasi dari setiap temuan. Misalkan dia sudah ada pengeluaran untuk belanja pegawainya, kemudian tidak melaksanakan tugas, harus ada pengembalian,” tuturnya. (sal)

News Feed