oleh

Nilai Ganti Rugi Lahan KA Masih Berpolemik

FAJAR, MAKASSAR – Nilai ganti rugi pembebasan lahan rel kerta api berpolemik. Dewan minta agar ganti rugi dapat dilakukan dalam bentuk lain.

 Prosedur penilaian tanah khususnya untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Adapun petunjuk teknisnya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Anggota Komisi A DPRD Sulsel Arfandi Idris mengaku, nilai ganti rugi menjadi persoalan, dimana masyarakat menuntut nilai ganti rugi yang diajukan dianggap sangat kecil dan merugikan masyarakat.

“Mereka (Masyarakat) meminta agar nilai pembebasan lahan hujan ganti rugi tetapi ganti untung, “Kata Arfa di Idris kepada media di ruang Media Center DPRD Sulsel. 

Menurutnya nilai ganti untung disampaikan warga, karena lahan yang akan dibebaskan sebagian lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi faktor pendapatan masyarakat. Olehnya itu, Arfandi berharap agar ada skema lain yang dapat dibuat untuk mengakomodir Sebagian apa yang menjadi kepentingan masyarakat ke depannya.

Meski masyarakat mengusulkan, adalah penambahan nilai pada pembebasan lahan namun itu akan sulit dilakukan karena nilai Appraisal telah diterbitkan dan tidak lagi dapat di ubah. 

“Kalau masyarakat menginginkan nilai ditambah kayaknya sulit karena appresial yang menentukan nilai ganti rugi pada pembebasan lahan, ” Jelasnya 

Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle memuturkan ada beberapa yang datang mengadu di kantor DPRD terkait dengan polemik pembebasan lahan. Ada sebagian kelompok baru dan ada yang sebelumnya pernah datang.  Selle mengatakan bahwa kelompok yang lama sudah pernah difasilitasi oleh Komnas HAM.

Hal itu ditindaklanjuti secara serius karena ada pertemuan di Jakarta yang dilakukan oleh komnas HAM mengundang para pihak terkait. 

“Cuman karena situasinya setelah pertemuan di Komnas HAM. Tiba-tiba pandemi melonjak pada bulan Mei sehingga terkendala. Salah satu poin yang di sepakati oleh Komnas HAM mencoba menjajaki alternatif kemungkinan adanya jalan keluar terkait pembebasan lahan,” ujarnya. 

News Feed