oleh

Kanwil BPN Tegas Berantas Mafia Tanah 

-Fajar, Sulsel-748 views

FAJAR, MAKASSAR — Merespons instruksi presiden kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Kapolri, Kanwil BPN Sulsel menegaskan sikapnya siap memberantas mafia tanah yang terindikasi masih merajalela. Diakui, masih banyak sertifikat palsu beredar luas di masyarakat. 

Kepala Kantor Wilayah BPN Sulsel, Bambang Priono menyampaikan tahapan yang dilakukan dimulai dengan upaya pencegahan. Salah satunya adalah kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan melibatkan para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA), perwakilan BUMN, Ombudsman maupun penegak hukum dari kejaksaan dan kepolisian yang digelar di Hotel Claro, Kamis, 14 Oktober.

“Kira kira siapa sih yang rawan. Makanya kita perlu berkolaborasi memberantas praktik mafia ini. BPN sendiri tak mungkin,” kata Bambang. 

Disebutkan sekira 1/3 kasus mafia tanah di Sulsel ada di Makassar, di mana pelaku mengincar tanah milik BUMN atau Pemda/Pemprov Sulsel. Di antaranya tanah-tanah yang masih kosong seperti lokasi eks Kebun Binatang di Jl Urip Sumiharjo, lokasi di Jl Letjen Hertasning, dan Jl Metro Tanjung Bunga, atau Jl Dg Patomopo.

Lainnya adalah tanah yang telah ditempati Pertamina ataupun PT PLN di Jl Gunung Latimojong, PT Pelindo di bilangan Jalan Tol, maupun lokasi di sekitaran Masjid Al Markaz Al Islami, Makassar. 

Bambang menyebut, indikasi mafia tanah dalam beberapa lokasi tersebut lantaran penggugatnya sama, alas hak sama, bahkan sudah mengklaim memiliki sertifikat.

Ia mencontohkan gugatan soal lahan yang ditempati Pelindo dengan alas hak dan sertifikat bodong, saat ini telah dimenangkan dan kembali milik BUMN. Pihaknya pun sedang melakukan gugatan pidana kepada oknum yang mengklaim sebagai pemilik.

“Contohnyan tanah PLN di Latimojong, sudah punya sertifikat, sudah lama ditempati tiba-tiba ada yang gugat. Penggugatnya sama pula,” jelas Bambang. 

Dia juga mencontohkan lahan eks Kebun Binatang seluas 5,9 Ha, di mana sertifikat bodongnya banyak beredar di masyarakat. Karenanya Bambang meminta para investor berhati-hati terhadap tawaran-tawaran pembelian lahan semacam itu.

Dengan kolaborasi bersama sejumlah pihak, BPN berharap mafia tanah ini bisa diberantas dan segera dibui. “Makanya, kita dorong pembuatan sertifikat elektronik. Tidak ada penarikan sertifikat yang sudah ada dengan pembuatan sistem digital ini,” ungkapnya. 

News Feed