oleh

Kamrussamad : Jangan Bohongi Rakyat!

FAJAR, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI, Ir. H. Kamrussamad, ST. M.Si, menyoroti kinerja para pejabat publik di negeri ini. Terutama pejabat di Kementerian BUMN dan Keuangan. Sorotan itu dilayangkan saat rapat Komisi XI dengan Menteri Keuangan.

Menurut Legislator Fraksi Gerindra itu, selama ini pejabat di Kementerian BUMN dan Keuangan selalu membohongi rakyat. Karena itu, demi menjalankan fungsi pengawasan dia meminta tidak ada lagi kebohongan.

Alasan putra Sulsel yang terpilih lewat Dapil Jakarta III itu, lantaran selama ini pejabat di kementerian dimaksud selalu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Salah satunya, mengenai penyebarluasan informasi bahwa keuntungan laba BUMN dalam 10 tahun terakhir ini sebesar Rp2038 triliun. “Jelas ini adalah pembohongan publik karena setiap tahun selalu berbeda kebijakan dan tantangan. Selama ini juga, lebih besar penempatan modal negara daripada deviden. Jadi, sangat tidak masuk akal kalau BUMN berkontribusi sebesar itu padahal deviden yang masuk hanya R420 triliun,” kritik Kamrussamad.

Lebih lanjut pria asal Pangkep itu mengatakan, sangat memprihatinkan bagi Indonesia kalau pejabat publik dan leader di kementerian tidak bicara jujur di depan rakyat. Kamrussamad juga menyinggung soal total utang Garuda Indonesia sampai saat ini mencapai Rp4 miliar dolar AS atau setara Rp70 triliun. Dengan total EBITDA Negatif 817 juta dolar. 

Terkait hal itu, Kamrussamad menyatakan  pemerintah harus selamatkan Garuda Indonesia. “Garuda ini simbol negara yang menghubungkan satu pulau ke pulau yang lain dalam wilayah NKRI. Jadi, kita semua wajib peduli untuk penyelamatan Garuda Indonesia. Kita harus bertanggung jawab terhadap kesulitan yang dialami Garuda,” tegasnya.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD), tambah Kamrussamad, pihaknya tentu sangat konsen dalam memperhatikan kesejahteraan rakyat.

“DPR RI selalu dituntut untuk dapat responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat,” pungkasnya. (ramah)

Komentar

News Feed